Bab 4
Sub Bab Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
Untuk menanggulangi berbagai masalah ekonomi yang diwarisi sejak sebelum kemerdakaan RI, maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sebagai berrikut:
1) Kebijakan Gunting Syafruddin (Sanering)
2) Nasionalisasi De Javasche Bank (yg sebelumnya adalah milik Belanda)
3) Sistem Ekonomi Benteng
4) Gerakan Assaat
5) Nasionalisasi Perusahaan Belanda
6) Pembentukan Dewan Perancang Nasional
7) Devaluasi Mata uang Rupiah
8) Deklarasi Ekonomi
Penejelasan :
1) Kebijakan Gunting Syafruddin (Sanering)
Pada 19 Maret 50, Syafruddin Prawiranegara (Menteri Keuangan dari Masyumi) mengleuarkan kebijkan bahwa semua uang kertas yang bernilai Rp 5,00 ke atas dipotong nilainya menjadi setengah. Akhirnya pemerintah berhasil menarik uang 1,5 milyar untuk membiayai defisit anggarran.Dg Demikian Pemerintah dan rakyat berhasil bersama menyelesaikan masalah hutang negara
2) Nasionalisasi De Javasche Bank (sebelumnya milik Belanda/ berdiri 1827)
Pada 15 Des 51 via UU 24/51 Berubah menjadi milik Indonesia, berfungsi sbg Bank Sentral dan Bank Sirkulasi.
3) Sistem Ekonomi Benteng
Gagasan dari DR. Sumitro, intinya perlu merubah sistem ekonomi kolonial mjd sitem eknomi nasional. Bahwa pemerintah wajib memberi kredit pada pengusaha pribumi. Maka pd 1950 s/d 53 700 pengusaha pribumi Indonesia mendapat kredit dari Program brnteng.
4) Gerakan Assaat
Pada 19 Maret 1956, Mr Assaat di Depan Konggres Nasional Importir Indonesia, menyatakan bahwa Pemerintah harus meneluarkan peraturan utnuk melindungi pengusaha-pengusaha nasional krn warisan sistem dari Belanda membuat merka tak bisa bersaing secara Fair dengan pengusaha CIna yang sering mendapat previlegge dari kolonial.
Selanjutnya Pemrintah memberikan bantuan pada perusahaan-perusahaan yg saham kepemilikkannya 100% dimiliki oleh Pengusaha pribumi. (ini dilakukan pada masa kbinte Ali)
5) Nasionalisasi Perusahaan Belanda
Tahun 1957, pemerintah mengluarkan keputusan :
a. Melarang berredanrya semua terbitan dan film berbahasa Belanda
b. Melarang Maskapai penerbangan Belanda KLM mendarat danterbang di wil RI
c. Semua keggiatan Konsul Belanda di Indonesia diminta dihentikan
6) Pembentukan Dewan Perancang Nasional
1959 DPN dibentuk dengan tugas memeprsiapakan rancangan UU pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraannya. Keuanya adalah MR. Moh. Yamin.
7) Devaluasi Mata uang Rupiah
1959 mengeluarkan kebijakan devaluasi mata uang Rp 1.000,- dan 500,- menjadi Rp 100,- dan Rp 50,-. Tujuannya adalah : meningkatkan nilai rupiah dan melindungi tabungan rakyat
8) Deklarasi Ekonomi
DEKON yaitu serangkaian peraturan mengenai ekspor, impor dan harga. Namun hal ini gagal menuai hasil krn beberapa sebab antara lain : kesulitan keuangan karena pemutusan hubungan dengan Malaysia dan Singapura.
Bidang Politik :
Ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik, 17 Agustus 1960 adalah puncak konflik hubungan diplomatik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat. Berbagai diplomasi yang dilakukan tak menuai hasil.
Akhirnya 17 Des 1961 Sukarno mengeluarkan TRIKORA ;
1) gagalkan pembentukan negara Boneka Papua oleh Belanda
2) Kibarkan Sang MErah Putih di seluruh Irian Barat
3) bersiap untuk mobilisasi umum
Dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat
1 Oktober 1962 Indonesia Belanda sepakat menyerahkan Irian Barat pada pemerintahan sementara PBB untuk kemudian diadakan referendum dari rakyat Irian Barat. Namun Para Pelaut Indonesia yang gagah berani telah mengobarkan semangat perjuangan dengan menjadi martir untuk bergabungnya Iraian Barat bersama Indonesia. Akhirnya 1963 PBB menyerahkan wilayah Irian Barat [ada Indonesia, stl sebelumnya pd 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat pada UNTEA (United Nation Transition Authority on West Irian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar